MANGGAR, Belitung Timur– Upaya membangun sinergi demi transparansi publik di Belitung Timur masih menemui jalan buntu. Media Daulat Rakyat menyoroti minimnya respons PT Timah Tbk atas rencana kemitraan strategis yang diajukan untuk meningkatkan mutu pemberitaan di daerah tersebut.
Pimpinan Redaksi Daulat Rakyat, Akhlanudin, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap tertutup Humas maupun Kepala Produksi PT Timah. Menurutnya, kolaborasi media dan korporasi sangat krusial, terlebih saat ini PT Timah tengah menjadi sorotan publik terkait kejelasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta rencana eksploitasi di Perairan Olivier.
Misteri RKAB dan Dampak ke Mitra Lokal
Ketidakjelasan RKAB PT Timah di Belitung Timur memicu keresahan di tingkat akar rumput. Mitra kerja mempertanyakan keterlambatan pengesahan maupun keterbukaan dokumen acuan tersebut. Padahal, RKAB menjadi fondasi penting bagi operasional dan administrasi lapangan.
Mandeknya kejelasan RKAB berdampak nyata: pelaku usaha kecil dan penyedia jasa lokal mengeluhkan tersendatnya pembayaran. Tanpa kepastian, iklim usaha di sekitar wilayah operasional PT Timah dikhawatirkan semakin tidak menentu.
Potensi 38.900 Ton di Laut Olivier
Publik juga menyoroti rencana besar tambang laut di Olivier. Kawasan seluas 30.910 hektare itu menyimpan cadangan timah sekitar 38.900 ton Sn.
Secara administratif, PT Timah telah mengantongi IUP Operasi Produksi dari Kementerian ESDM hingga 21 Juli 2026 dengan status Clear and Clean (CNC-17). Namun, legalitas di atas kertas berbanding terbalik dengan kondisi sosial di lapangan.
Rencana eksploitasi sempat mandek 1,5 tahun akibat penolakan masyarakat pesisir dan pelaku pariwisata. Mereka khawatir penambangan laut merusak ekosistem pesisir yang menjadi tumpuan hidup nelayan sekaligus magnet wisata Belitung Timur.
Sikap PT Timah
Pihak perusahaan menyatakan berkomitmen menjalankan operasi sesuai prinsip keberlanjutan dan siap membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi terbaik.
Ujian Keterbukaan di Tengah Krisis Citra
Media Daulat Rakyat menilai PT Timah seharusnya menjadikan momentum ini sebagai peluang memulihkan citra publik melalui transparansi nyata, bukan sekadar berlindung di balik izin administratif.
Komunikasi tertutup dan lambatnya respons terhadap media serta mitra kerja justru berpotensi memperburuk reputasi korporasi. Terlebih, secara nasional PT Timah masih berjuang memulihkan nama baik pasca-terseret kasus mega korupsi tata niaga timah senilai Rp300 triliun.
Keterbukaan informasi mengenai RKAB dan AMDAL Laut Olivier kini menjadi ujian utama PT Timah di Belitung Timur.
