JAKARTA – Roy Suryo mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Polda Metro Jaya. Gugatan ini diajukan terkait penangkapannya dalam kasus dugaan fitnah soal ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang dinilainya melanggar hak asasi manusia dan aturan hukum.
Peristiwa penangkapan itu terjadi pada Jumat, 19 Juni 2026. Menurut Roy, proses tersebut tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Salah satu syarat yang terlewat adalah kehadiran perwakilan lingkungan setempat.
“Yang kami gugat adalah hal-hal yang tidak patut, tidak layak, melanggar HAM dan hukum. Sudah dipastikan Ketua RT dan RW setempat tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa penangkapan itu,” jelasnya, Senin (29/6/2026).
Dia mengakui hanya ada dua petugas satpam yang hadir, namun keberadaan mereka dinilai tidak memenuhi syarat pengawasan. Menurutnya, para penyidik justru bertindak tanpa izin yang jelas.
“Satpam itu sopan dan hanya menunggu di luar. Tapi tiba-tiba penyidik langsung masuk rumah, naik ke lantai, bahkan masuk ke kamar tidur. Sangat tidak sopan,” ujarnya.
Selain itu, Roy menyebutkan seluruh petugas polisi menutupi wajahnya sehingga sulit dikenali. Ia hanya bisa mengenali suara dua di antaranya, yaitu penyidik berpangkat Iptu berinisial R dan satu lagi berinisial A.
Kondisi selama penangkapan itu membuatnya teringat adegan dalam film Pengkhianatan G30S/PKI. Ia mengaku dibatasi dalam memenuhi kebutuhan dasar.
“Boleh dikatakan benar-benar seperti adegan film itu. Saya tidak boleh berganti pakaian, makan, minum, bahkan mandi pun dilarang. Hampir tidak boleh cuci muka, untung ada dapur di lantai bawah sehingga saya sempat membersihkan diri sedikit,” pungkas Roy.
