MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNG PANDAN BELITUNG – Pemerintah Kabupaten Belitung resmi menetapkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah fluktuasi ekonomi global. Melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan efisien, Pemkab Belitung berfokus pada modernisasi sistem pendapatan dan rasionalisasi belanja guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini ditegaskan melalui penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 oleh Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, di Gedung DPRD Belitung pada Senin (13/7/2026). Kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas ruang fiskal sekaligus memastikan program-program prioritas masyarakat tetap berjalan optimal.
Strategi Inti: Digitalisasi dan Efisiensi Belanja
Untuk mencapai target fiskal tersebut, Pemkab Belitung menerapkan dua strategi utama:
- Intensifikasi Berbasis Digital: Pemungutan pajak dan retribusi daerah akan dialihkan ke sistem digital untuk memperkuat transparansi, meminimalkan kebocoran, dan meningkatkan efisiensi pemungutan.
- Rasionalisasi Belanja: Pemerintah daerah akan memangkas pengeluaran non-prioritas yang tidak berdampak langsung pada pembangunan inti, sehingga anggaran dapat dialokasikan ke sektor yang lebih produktif.
Fokus Alokasi Anggaran TA 2027
Dalam implementasinya, struktur APBD Belitung ke depan akan diprioritaskan untuk menyokong empat sektor krusial:
- Infrastruktur Pelayanan Publik: Memperbaiki dan memperkuat akses kebutuhan dasar masyarakat.
- Pemberdayaan UMKM Lokal: Memberikan stimulus bagi penguatan ekonomi kerakyatan.
- Sektor Pariwisata: Mengoptimalkan pariwisata sebagai motor penggerak utama perekonomian Belitung.
- Sinergi dengan Pihak Swasta: Mendorong skema pembiayaan kreatif guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, menekankan pentingnya keluwesan dalam pengelolaan anggaran tanpa mengorbankan asas kemanfaatan.
“Kita dituntut untuk lebih jeli dan fleksibel dalam mengelola keuangan daerah. Kebijakan fiskal tidak boleh kaku, harus adaptif terhadap perubahan. Namun di sisi lain, efisiensi belanja wajib dikedepankan agar setiap rupiah APBD benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Djoni.
Ia juga optimistis bahwa pengetatan efisiensi ini justru akan menjadi stimulus positif bagi iklim bisnis di Belitung.
“Dengan kebijakan fiskal yang efisien dan tepat sasaran, kita optimis daya tahan ekonomi Belitung akan semakin kokoh dan iklim investasi di daerah akan terus tumbuh positif,” pungkasnya.
Melalui kombinasi digitalisasi pendapatan dan kolaborasi pembiayaan alternatif bersama sektor swasta, Pemkab Belitung memantapkan posisi untuk membangun kemandirian fiskal yang kokoh dalam menghadapi tantangan ekonomi mendatang
