MEDIA DAULAT RAKYAT JAKARTA, 14 Agustus 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan restrukturisasi besar-besaran BUMN. Dari total 1.074 perusahaan saat ini, lebih dari 750 BUMN akan ditutup hingga akhir 2026. Hanya sekitar 300 BUMN yang dinilai produktif dan memberi nilai tambah bagi rakyat yang akan dipertahankan.
Langkah ini disebut sebagai restrukturisasi korporasi terbesar di dunia dengan potensi penghematan negara mencapai Rp50–70 triliun.
Pokok Kebijakan Restrukturisasi BUMN
Presiden Prabowo menyebut banyak BUMN selama ini tidak efisien, bahkan merugi namun laporan keuangannya tetap menunjukkan keuntungan.
Data per Agustus 2026:
Aspek Detail
Jumlah BUMN saat ini 1.074 perusahaan, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan
Target akhir 2026 Maksimal 300 BUMN
Sudah ditutup 290 perusahaan
Alasan utama Tidak produktif, membebani negara, dan ada indikasi manipulasi laporan keuangan
“Presiden menekankan bahwa BUMN adalah milik rakyat, bukan milik direksi atau penguasa, sehingga harus memberi manfaat nyata,” kata sumber di Istana.
Dampak Ekonomi: Hemat Rp50–70 Triliun
Pemerintah menghitung penghematan besar dari penutupan ini.
- Rp50 triliun bisa dihemat dari pos gaji direksi, komisaris, sewa gedung, kendaraan, dan perjalanan dinas
- Target total penghematan: lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026
Dana hasil penghematan akan dialihkan untuk kebutuhan rakyat.
“Pemanfaatannya untuk renovasi sekolah, perbaikan puskesmas, dan pembangunan rumah rakyat,” tegas Prabowo.
Aspek Hukum: Pengadilan Ad Hoc dan Amnesti
Selain efisiensi, pemerintah juga menyiapkan langkah hukum.
- Pengadilan ad hoc: Akan dibentuk untuk mengusut direksi BUMN hingga 30 tahun ke belakang yang diduga terlibat penyimpangan
- Opsi amnesti khusus: Bagi pengurus yang mengakui kesalahan dan bertobat. Keputusan akhir terkait amnesti diserahkan ke DPR
Langkah ini untuk memastikan pembenahan BUMN tidak hanya dari sisi jumlah, tapi juga tata kelola.
Analisis: Restrukturisasi Terbesar di Dunia
Kebijakan ini menandai pergeseran besar dalam tata kelola BUMN di Indonesia. Dengan memangkas lebih dari 70% jumlah BUMN, pemerintah ingin fokus pada perusahaan yang benar-benar strategis dan menguntungkan.
Sorotan utama pemerintah adalah kasus manipulasi laporan keuangan di sejumlah BUMN yang selama ini menjadi beban APBN. Dengan menyisakan 300 perusahaan produktif, diharapkan layanan publik bisa lebih cepat, efisien, dan berdampak langsung ke masyarakat.
Target penutupan 750 BUMN hingga akhir 2026 menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah Prabowo untuk membenahi birokrasi dan korporasi negara. Selain menghemat anggaran, langkah ini juga diharapkan menutup celah korupsi dan meningkatkan pelayanan publik dari sektor BUMN.
