Media Daulat Rakyat

  • Home
  • Daerah
  • Defisit APBD Belitung 2026 Membengkak Rp95,84 Miliar, DPRD Beri Peringatan Keras
InShot 20260902

Defisit APBD Belitung 2026 Membengkak Rp95,84 Miliar, DPRD Beri Peringatan Keras

MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNGPANDAN, 2 September 2026 – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /APBD/ Kabupaten Belitung tahun 2026 mengalami pembengkakan. Dalam Raperda Perubahan APBD 2026 yang dibahas Selasa, 1 September 2026 di Sidang Paripurna DPRD Belitung, defisit naik menjadi Rp95,84 miliar dari sebelumnya Rp61,89 miliar.

Kenaikan sebesar Rp33,94 miliar ini memicu sorotan tajam dari DPRD, terutama terkait ketergantungan Pemda pada SILPA untuk menutup defisit.

Fakta Utama Raperda Perubahan APBD 2026
Rincian Detail
Tanggal sidang Selasa, 1 September 2026
Lokasi Sidang Paripurna DPRD Belitung, Tanjungpandan
Defisit sebelumnya Rp61,89 miliar
Defisit setelah perubahan Rp95,84 miliar
Kenaikan defisit Rp33,94 miliar
Sumber penutup defisit Sisa Lebih Perhitungan Anggaran /SILPA/
Pandangan Fraksi DPRD
Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu fraksi yang paling vokal menyoroti pembengkakan defisit.

Juru Fraksi PDI Perjuangan, Masoni, menegaskan kekhawatiran partainya.

“Defisit anggaran melebarnya cukup signifikan, yakni naik Rp33,94 miliar. Ketergantungan pada SILPA harus diimbangi dengan belanja yang realistis dan dirasakan langsung oleh masyarakat.”

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar Pemda tidak berlebihan bergantung pada SILPA dan perlu memprioritaskan belanja yang dampaknya langsung dirasakan publik.

Peringatan DPRD
Dalam pandangan umum fraksi, DPRD Belitung menyampaikan 3 poin penting:

  1. Disiplin fiskal terancam jika defisit terus membengkak tanpa diimbangi pendapatan.
  2. Kemandirian daerah bisa terganggu karena target pendapatan daerah justru menurun.
  3. Struktur belanja harus diperbaiki dengan mengutamakan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Analisis Singkat
Pembengkakan defisit yang ditutup dengan SILPA dinilai DPRD berpotensi tidak berkelanjutan. Jika pendapatan daerah terus menurun, maka ketergantungan pada sisa anggaran tahun sebelumnya akan menjadi bom waktu fiskal.

DPRD menyarankan Pemda Belitung untuk fokus pada sektor unggulan dan hilirisasi, namun tetap realistis dalam alokasi anggaran agar belanja pembangunan seimbang dengan kemampuan fiskal.

Arah Selanjutnya
Perubahan APBD ini masih akan dibahas lebih lanjut. DPRD mendorong Pemda segera memaparkan:

  • Detail SILPA Belitung 2026
  • Program prioritas Pemda yang akan dijalankan
  • Pandangan fraksi lain terkait postur anggaran baru

Artikel Terkait

InShot 20260902

Ketua DPD PSI Belitung Posisikan…

MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNGPANDAN, 2 September…

InShot 20260902

BPS: Inflasi Tanjungpandan Agustus 2026…

MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNGPANDAN, 2 September…

InShot 20260902

PMI Belitung Pinjamkan 7 Tandon…

MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNGPANDAN, 2 September…