Media Daulat Rakyat

  • Home
  • Nasional
  • Belitung Timur Batasi Pengerit Pertalite Maksimal 60 Liter per Hari, Wajib Pakai Kartu Kendali
IMG 20260930 WA4977

Belitung Timur Batasi Pengerit Pertalite Maksimal 60 Liter per Hari, Wajib Pakai Kartu Kendali

MEDIA DAULAT RAKYAT MANGGAR, 30 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengambil langkah tegas untuk menata distribusi BBM bersubsidi. Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar, menegaskan bahwa pengecer atau yang selama ini dikenal sebagai pengerit Pertalite, kini hanya diperbolehkan mengambil maksimal 60 liter per hari dengan menggunakan kartu kendali.

Kebijakan ini diambil untuk menjawab persoalan antrean panjang di SPBU sekaligus mencegah praktik penimbunan dan penjualan dengan harga yang mencekik masyarakat.

“Jangan sampai kebijakan yang sudah kami ambil ini nanti kami cabut. Mari kita bantu masyarakat yang tidak dapat ke SPBU, sehingga mereka bisa membeli di kios-kios yang sudah diarahkan oleh kecamatan,” tegas Khairil Anwar.

Khairil juga menekankan agar para pengecer tidak memainkan harga eceran terlalu tinggi.

“Masalah harga jangan terlalu tinggi. Kalau naik terlalu tinggi, nanti masyarakat juga yang terbebani,” tambahnya.

Senada, Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, meluruskan istilah pengerit. Menurutnya, yang diakui pemerintah sekarang adalah pengecer resmi yang terdata.

“Tidak ada lagi pengerit. Yang ada itu pengecer yang terdata di kios, itulah yang diatur. Kami cuma beri ruang sesuai data pedagang yang benar-benar berjualan,” ujar Kamarudin.

Mekanisme Kartu Kendali

Kebijakan ini tidak sekadar pembatasan, melainkan penataan menyeluruh melalui sistem kartu kendali:

  • Kuota Harian: Maksimal 60 liter Pertalite per pengecer per hari.
  • Penerbitan Kartu: Dilakukan oleh kecamatan berdasarkan data pedagang resmi yang benar-benar memiliki kios.
  • Pengawasan: Setiap pengisian di SPBU wajib dicatat dan dilaporkan, dengan koordinasi antara petugas SPBU dan pihak kecamatan.
  • Jadwal Pembelian: Para pengecer dibagi dalam kelompok jadwal agar tidak menumpuk dan menimbulkan antrean panjang.
  • Harga Eceran: Diminta tetap wajar agar subsidi pemerintah tetap dirasakan masyarakat kecil.

Pemkab menilai kebijakan ini memberi dua keuntungan. Pertama, mengurangi antrean di SPBU. Kedua, menjamin warga di pelosok yang tidak bisa menjangkau SPBU tetap bisa membeli Pertalite di kios resmi dengan harga terjangkau.

Namun, tantangan utamanya adalah konsistensi pengawasan agar kartu kendali tidak dipindahtangankan atau disalahgunakan, serta kontrol harga eceran di lapangan.

Artikel Terkait

IMG 20261017 WA5005

Barang Siswa Hilang, SMA Unggul…

KELAPA KAMPIT, MEDIA DAULAT RAKYAT –…

InShot 20261017

Pelajar 14 Tahun di Belitung…

TANJUNGPANDAN MEDIA DAULAT RAKYAT – Kecelakaan…

InShot 20261017

KABAR BAIK GURU NON-ASN: SPM…

JAKARTA MEDIA DAULAT RAKYAT – Angin…