Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi keberatan kubu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mempersoalkan sikap lembaga antirasuah itu karena menyebut Hasto melakukan perintangan penyidikan.
Sebab, tim penasihat hukum Hasto menilai perbuatan yang dianggap perintangan penyidikan oleh KPK saat proses penanganan perkara Harun Masiku masih dalam tahap penyelidikan.
Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa dengan agenda tanggapan jaksa terhadap nota keberatan atau eksepsi Hasto.
Jaksa menilai dalih yang disampaikan tim hukum Hasto keliru lantaran dalam pasal 21 undang-undang Tipikor mengandung elemen yang bersifat alternatif.
“Dari sudut perbuatan pelakunya, maka cukup dibuktikan salah satu saja, yakni adanya perbuatan pelaku dalam mencegah atau perbuatan merintangi ataupun perbuatan menggagalkan,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2024).
Lebih lanjut, jaksa menjelaskan bahwa dari sudut pandang cara melakukan perbuatan perintangan tersebut, cukup dibuktikan salah satu saja, yakni apakah pelaku melakukannya secara langsung atau tidak langsung.
“Dari sudut tujuannya, cukup dibuktikan salah satu saja, yakni terhadap penyidikan atau terhadap penuntutan, ataupun terhadap pemeriksaan di sidang pengadilan,” ujar jaksa.
Untuk itu, jaksa menilai tidak diperlukan perbuatan-perbuatan yang telah tercegah, terintangi, dan atau gagal dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi yang diperlukan dalam tindak pidana tersebut.
Namun tidak menutup kemungkinan akibat-akibat tersebut telah benar-benar ada.
“Dengan demikian, meskipun Sprindik atas nama Tersangka Harun Masiku belum diterbitkan namun perbuatan Terdakwa (saat itu Tersangka) telah mencegah akan dilakukannya penyidikan sehingga tidak menjadi halangan bagi Penyidik maupun Penuntut Umum untuk memproses seseorang dengan perbuatan obstruction of justice,” tutur jaksa.
