Jakarta, 28 Juli 2025 — Di tengah arus politik nasional yang semakin dinamis, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar rapat perdana Tim Formatur DPP PSI sebagai tindak lanjut dari Kongres Nasional di Solo, 19–20 Juli 2025.
Dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep, rapat ini menjadi fondasi awal pembenahan struktur organisasi PSI untuk periode 2025–2030.
Rapat yang berlangsung di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, menetapkan dua posisi strategis: Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, yang akan memegang peran sentral dalam kelancaran administrasi dan konsolidasi kelembagaan PSI.
“Untuk hari ini, kami hanya mengumumkan untuk posisi Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum supaya urusan surat menyurat berjalan lancar,” ujar Kaesang usai rapat.
Pernyataan ini mencerminkan pendekatan bertahap dan terstruktur dalam proses reorganisasi.
Susunan Awal Kepengurusan DPP PSI 2025–2030
Pimpinan Inti
- Ketua Umum: Kaesang Pangarep
- Sekretaris Jenderal: Raja Juli Antoni
- Bendahara Umum: Fenty Noverita Indrawaty
Tim Formatur Wilayah
- Grace Natalie – unsur pendiri
- Raja Juli Antoni – perwakilan Sumatera
- Bagus Panuntun – Wakil Wali Kota Madiun, perwakilan Jawa
- Christian Widodo – Wali Kota Kupang, perwakilan Bali, NTT, NTB
- Muhammad Surya – perwakilan Kalimantan, Sulawesi, Maluku
- Septinus Lobat – Wali Kota Sorong, perwakilan Papua
Dewan Pembina (sementara)
- Ketua Dewan Pembina belum diumumkan. Kaesang menyebut inisial “J” sebagai tokoh nasional yang telah menyatakan kesiapan menjabat, membuka ruang bagi spekulasi publik dan media.
Penetapan ini bukan hanya menyangkut birokrasi internal, melainkan membuka babak baru dalam arah strategis PSI.
Tim Formatur memiliki mandat luas untuk menyusun ulang struktur dari tingkat pusat hingga daerah, memastikan kesinambungan visi partai di seluruh wilayah Indonesia.
Kaesang Pangarep, yang baru menjabat Ketua Umum sejak kongres, menunjukkan kepemimpinan yang pragmatis namun progresif.
Fokus pada pembenahan struktur dan efisiensi administrasi menjadi prioritas sebelum PSI melangkah ke agenda politik yang lebih luas.
