Intisari Berita
- Bupati Belitung, H. Djoni Alamsyah Hidayat, menerima dokumen kajian “Solusi” yang menekankan pengelolaan lanskap terpadu darat–laut untuk Desa Juru Seberang, Lassar, dan Perpat. Ia menegaskan dokumen tersebut harus segera diimplementasikan dalam kebijakan nyata, bukan sekadar arsip, guna memperkuat fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- Bupati menginstruksikan Bapperida agar substansi dokumen diintegrasikan ke RPJPD dan rencana kerja lintas OPD, menekankan pentingnya menghindari ego sektoral. Ia juga mengingatkan birokrasi agar berfokus pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan rutinitas perencanaan.
- Dokumen ini diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi baru berbasis potensi pariwisata dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Bupati menutup dengan menekankan rumus “2K” – komunikasi dan koordinasi – antara desa, kecamatan, dan OPD untuk mempercepat penyelesaian masalah masyarakat.
Tanjungpandan, Belitung– Bupati Belitung, H. Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos, secara resmi menerima dokumen kajian “Solusi” yang menitikberatkan pada pengelolaan lanskap terpadu darat dan laut.
Penyerahan dokumen tersebut untuk Desa Juru Seberang, Desa Lassar, dan Desa Perpat berlangsung di Ruang Rapat I Bapperida Kabupaten Belitung, Rabu (21/01/2026).
Dorongan Integrasi ke Kebijakan Nyata
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa dokumen perencanaan komprehensif ini tidak boleh berhenti sebagai arsip, melainkan harus segera diimplementasikan dalam kebijakan nyata demi memperkuat fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia memberikan instruksi khusus kepada Bapperida agar substansi dokumen “Solusi” diintegrasikan ke dalam instrumen perencanaan daerah, seperti RPJPD maupun rencana kerja lintas sektor OPD.
“Tolong dokumen yang cukup cantik ini dijadikan input penyusunan program lintas sektor, agar setiap produk OPD selaras dan tidak lagi bekerja dengan ego sektoral,” ujar Djoni.
Fokus pada Implementasi, Bukan Rutinitas
Bupati juga menyoroti budaya kerja birokrasi. Ia mengajak jajaran pemerintah untuk beralih dari sekadar piawai menyusun proposal dan riset menuju keberanian dalam implementasi. Menurutnya, keberhasilan pemerintah harus diukur dari Key Performance Indicator (KPI) berupa hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar rutinitas perencanaan.
“Daerah itu bukan dibangun dengan dokumentasi semata, tapi dengan keputusan nyata. Jangan terjebak dalam rutinitas perencanaan yang cepat, namun lambat dalam implementasi,” tegasnya.
Model Ekonomi Baru dan Sinergi Lintas Pemerintahan
Dokumen kajian ini diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi baru. Kemandirian daerah, kata Bupati, bergantung pada kekuatan fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, hingga pusat, potensi pariwisata dan lingkungan yang tercantum dalam dokumen diharapkan dapat dikonversi menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.
Rumus “2K” untuk Penyelesaian Masalah
Menutup sambutannya, Bupati mengingatkan pentingnya rumus “2K” – komunikasi dan koordinasi – antara Kepala Desa, Camat, hingga OPD agar setiap permasalahan masyarakat dapat segera terselesaikan.
