Intisari Berita
- DPP Partai Bulan Bintang (PBB) menegaskan kepengurusan sah tetap dipimpin Ketua Umum Gugum Ridho Putra hasil Muktamar VI di Bali. Penunjukan penjabat ketua umum oleh Majelis Dewan Partai (MDP) pada 11 Maret 2026 dinyatakan tidak sah dan melanggar AD/ART. DPP PBB meminta seluruh kader tetap tenang serta patuh pada aturan partai. Gugum Ridho Putra melakukan penataan ulang struktur kepengurusan, termasuk posisi Sekjen, Waketum, dan Ketua Bidang. Fokus partai diarahkan pada konsolidasi, persiapan Rakernas, perjuangan regulasi pemilu yang adil, serta dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jakarta, 16 Maret 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) menegaskan bahwa kepengurusan sah partai tetap dipimpin oleh Ketua Umum Gugum Ridho Putra, sesuai hasil Muktamar VI yang digelar di Bali. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers resmi DPP PBB, menyusul adanya klaim penunjukan penjabat ketua umum oleh Majelis Dewan Partai (MDP).
Dalam keterangan pers tersebut, DPP PBB menekankan bahwa Ketua Umum tidak berhalangan tetap, sehingga kepengurusan partai berjalan sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Penunjukan penjabat ketua umum pada 11 Maret 2026 melalui forum yang diklaim MDP dinyatakan tidak sah dan dianggap melanggar aturan organisasi.
DPP PBB juga menyerukan kepada seluruh kader agar tetap tenang serta patuh pada AD/ART dan peraturan partai. Ketua Umum Gugum Ridho Putra disebut tengah melakukan penataan ulang struktur kepengurusan, termasuk posisi Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Umum, dan Ketua Bidang, guna memperkuat soliditas organisasi.
Selain itu, DPP PBB menegaskan fokus partai saat ini adalah melanjutkan konsolidasi internal, mempersiapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), serta memperjuangkan regulasi pemilu yang adil. Partai juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
