MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNG PANDAN BELITUNG— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 pada Senin (6/7/2026).
Sidang yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Belitung ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani. Agenda ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, di mana Bupati Belitung telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 kepada pihak legislatif.
Dalam sidang tahap kedua ini, sebanyak 7 fraksi menyampaikan pandangan umum mereka, yaitu:
- Fraksi PDI Perjuangan
- Fraksi Gerindra
- Fraksi Nasdem
- Fraksi PKB
- Fraksi Hanura
- Fraksi BOS (Gabungan PSI, Demokrat, PBB)
- Fraksi PAS (Gabungan PPP, PAN, PKS)
Apresiasi Opini WTP ke-6 dan Catatan Evaluasi Fraksi
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD Belitung memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung, khususnya atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
Berikut adalah poin-poin strategis yang disampaikan oleh beberapa juru bicara fraksi:
1. Fraksi PDI Perjuangan (Juru Bicara: Wahyudi Wirayudha)
- Apresiasi: Memuji capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung yang menyentuh angka Rp213,48 miliar, atau mengalami kenaikan signifikan sebesar 15,38%.
- Catatan Strategis: Mengingatkan Pemkab Belitung agar tidak cepat berpuas diri. Kinerja pengelolaan pendapatan harus terus ditingkatkan secara kreatif, namun tetap menjaga iklim usaha yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat.
2. Fraksi Gerindra (Juru Bicara: Ferliza)
- Apresiasi: Mengapresiasi konsistensi raihan opini WTP dari BPK RI.
- Catatan Strategis: Menegaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban APBD ini bukan sekadar formalitas konstitusional, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi amanah rakyat. Gerindra meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, memperkuat pengawasan, serta menekan angka keterlambatan proyek dan sisa anggaran (SiLPA) yang terlalu besar.
Agenda Selanjutnya
Rangkaian pembahasan anggaran ini masih akan berlanjut. Sidang paripurna berikutnya dijadwalkan untuk mendengarkan tanggapan dan jawaban resmi dari pihak eksekutif (Pemkab Belitung) atas seluruh pandangan umum, catatan, dan masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.
