MEDIA DAULAT RAKYAt BELITUNG TIMUR, 22 Juli 2026* — Pukul 9 pagi, di dermaga kecil Manggar, puluhan karung timah sudah tertata rapi. Keringat bercampur lumpur masih menempel di baju para penambang. Tapi wajah mereka tak setenang biasanya.
“Bukan karena capek nambang, Mbak. Capek mikirin harga,” ujar Rahman, 38 tahun, sambil menyalakan rokok.
Harga yang ia maksud: timah. Komoditas yang selama puluhan tahun jadi nadi hidup orang Beltim. Dan hari-hari ini, harganya sedang “sakit”.
Harga Resmi vs Harga Lapangan
Di kertas resmi PT Timah Tbk, kompensasi untuk timah Sn 70% masih Rp325 ribu per kilogram. Untuk Sn 72% ada di Rp234 ribu/kg. Angka itu yang sering disebut perusahaan saat ditanya wartawan.
Tapi di lapangan ceritanya lain.
Kolektor, para penampung yang jadi jembatan antara penambang dan PT Timah, hanya berani membeli Rp130–140 ribu/kg. Selisih hampir Rp185 ribu menguap begitu saja.
“Ada kesenjangan harga antara PT Timah dengan harga yang dibeli kolektor di lapangan, selisihnya itu sangat jauh. Kolektor ini yang menekan harga ke bawah,” kata Subandri, anggota Komisi II DPRD Beltim saat sidak pekan ini.
Solar Naik, Hasil Turun
Bagi Rahman dan ratusan penambang rakyat lain, selisih itu bukan angka di atas kertas. Itu artinya beras, solar, jajan anak, dan cicilan.
“BBM sekarang mahal. Sekali turun ke laut bisa habis 2–3 jerigen. Dijual cuma dapat segitu, ya nombok,” lanjutnya.
Kondisi ini memicu keresahan. Di beberapa desa pesisir, obrolan warung kopi sudah berubah jadi keluhan, bahkan ancaman aksi. Bukan karena mereka malas kerja, tapi karena kerja kerasnya tidak dihargai wajar.
PT Timah membantah jadi biang kerok. Kepala Unit PT Timah Wilayah Belitung, Feriandi, menegaskan harga kompensasi tidak pernah turun.
“Untuk harga, PT Timah sampai hari ini belum ada perubahan. Nilai kompensasi resmi masih bertahan di angka Rp325 ribu per kilogram untuk Sn kadar 70 persen,” ujarnya.
Masalahnya, kata Feriandi, gudang perusahaan overload. Serapan timah rakyat jadi tersendat. Di saat itulah kolektor masuk dan memainkan harga.
DPRD Turun Tangan
Melihat gejolak ini, DPRD Beltim tidak tinggal diam. Komisi II memanggil PT Timah dan mendesak agar perusahaan segera “menertibkan” kolektor.
Target yang diajukan DPRD: harga beli di tingkat penambang minimal Rp175–180 ribu/kg. Belum ideal, tapi cukup untuk menutup biaya operasional.
Pihak/Skema Harga per Kg
PT Timah resmi Rp325 ribu (Sn 70%)
Kolektor lapangan Rp130–140 ribu
Usulan DPRD Rp175–180 ribu
“Kami kasih waktu 1 minggu. Kalau tidak ada perubahan, kami akan dorong langkah lebih tegas,” tegas Subandri.
Menunggu RKAB 2027
Solusi jangka panjang masih menggantung. Penambang rakyat harus menunggu pengesahan RKAB dari Kementerian ESDM. Kalau disetujui, sistem jual-beli timah bisa lebih tertata dan tidak lagi tergantung sepenuhnya pada kolektor.
Tapi itu baru diproyeksikan Januari 2027. Artinya, selama 6 bulan ke depan penambang masih harus bertahan.
“Yang kami minta sederhana. Harga wajar. Biar kami bisa kerja tenang, anak-anak bisa sekolah,” kata Rahman pelan.
Di ujung dermaga, kapal kecil miliknya masih tertambat. Mesinnya belum dinyalakan. Ia dan teman-temannya menunggu. Menunggu harga naik. Menunggu kepastian.
Karena di Beltim, selama timah masih jadi tumpuan hidup, nasib ribuan keluarga masih ditentukan oleh angka di timbangan — dan oleh siapa yang memegang timbangan itu.
