MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNGPANDAN* – Fraksi BOS DPRD Belitung menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2025 Kabupaten Belitung yang mencapai Rp958,4 miliar. Fraksi gabungan PSI, Demokrat, dan PBB itu menilai angka tersebut sebagai indikasi lemahnya perencanaan anggaran dan pelaksanaan program di daerah.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Senin 6 Juli 2026 di Gedung DPRD Belitung.
SILPA Besar, Bukti Perencanaan Belum Optimal
Dalam pandangannya, Fraksi BOS menegaskan SILPA yang mencapai hampir Rp1 triliun tidak bisa dianggap biasa.
“SILPA yang besar menunjukkan perencanaan anggaran belum optimal dan pelaksanaan program belum maksimal,” tegas juru bicara Fraksi BOS.
Fraksi ini meminta Pemerintah Kabupaten Belitung segera memperbaiki kualitas perencanaan agar dana publik tidak kembali tersisa dalam jumlah besar. Mereka juga mendorong penguatan pengawasan dan efisiensi belanja daerah agar anggaran benar-benar terserap untuk kepentingan masyarakat.
Fraksi Lain Beri Catatan
Fraksi Gerindra melalui Ferliza menilai Ranperda Pertanggungjawaban bukan sekadar formalitas.
“Ranperda Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar formalitas, melainkan momentum evaluasi amanah rakyat. Pemerintah harus menekan keterlambatan proyek dan SILPA yang terlalu besar,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Wahyudi Wirayudha mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp213,48 miliar atau naik 15,38% dan raihan Opini WTP ke-6 kali berturut-turut.
“Namun kami mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. Iklim usaha dan kesejahteraan masyarakat harus tetap dijaga,” kata Wahyudi.
Fraksi Nasdem, PKB, Hanura, dan PAS juga mengapresiasi WTP dan menyampaikan saran teknis serta evaluasi terhadap sejumlah program.
Implikasi SILPA Rp958,4 Miliar
Besarnya SILPA dinilai DPRD berisiko membuat dana publik tidak terserap sehingga sejumlah program pembangunan berpotensi tertunda. Selain itu, hal ini juga menimbulkan kesan pemerintah kurang efektif dalam mengelola anggaran.
DPRD menuntut perencanaan dibuat lebih realistis, eksekusi proyek dipercepat, dan pengawasan diperkuat.
Tindak Lanjut
Sidang paripurna selanjutnya diagendakan untuk mendengarkan jawaban eksekutif dari Pemkab Belitung atas seluruh pandangan fraksi, termasuk kritik Fraksi BOS terkait SILPA besar tersebut.
