Jakarta, 23 September 2025 — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah agar tidak memamerkan gaya hidup mewah atau melakukan flexing di ruang publik, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih rentan.
Imbauan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Daerah yang digelar di Jakarta, sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan etika pejabat publik.
“Kepala daerah harus menjadi teladan dalam kesederhanaan. Jangan pamer kekayaan, apalagi di media sosial. Itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak kepercayaan publik,” ujar Tito dalam pidatonya di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota.
Konteks Sosial dan Ekonomi
Pernyataan Mendagri muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap gaya hidup sejumlah pejabat yang dinilai tidak mencerminkan kondisi masyarakat luas. Di berbagai daerah, masyarakat masih bergulat dengan dampak perlambatan ekonomi global, inflasi harga pangan, dan ketimpangan akses layanan dasar.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional per Maret 2025 masih berada di angka 9,3%, dengan daerah-daerah tertinggal mencatat angka yang lebih tinggi. Dalam situasi seperti ini, gaya hidup mewah pejabat dinilai tidak hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi memicu krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.
Etika Publik dan Regulasi
Tito juga mengingatkan bahwa perilaku pamer kekayaan dapat bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
“Kita punya aturan, tapi yang lebih penting adalah kesadaran moral. Jangan sampai masyarakat melihat pejabat sebagai simbol kemewahan, bukan pelayan publik,” tegasnya.
Respons dan Tindak Lanjut
Kementerian Dalam Negeri berencana memperkuat pembinaan etika dan integritas melalui pelatihan kepemimpinan serta evaluasi kinerja berbasis akuntabilitas sosial. Tito juga mendorong agar inspektorat daerah dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lebih aktif dalam mengawasi perilaku pejabat publik.
Di beberapa daerah, respons terhadap imbauan ini mulai terlihat. Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Makassar, misalnya, menyatakan komitmen untuk menerapkan gaya hidup sederhana dan transparan, serta mengajak ASN di wilayahnya untuk meneladani hal serupa.
