MEDIA DAULAT RAKYAT Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan permintaan maaf atas tanggapan sebelumnya mengenai kasus penganiayaan berat yang dialami YTR (29).
Pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak yang menyebut kasus YTR belum masuk kategori penyiksaan menurut standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sempat memicu pro dan kontra di kalangan warganet.
Dalam keterangan tertulis pada Senin (29/6/2026), Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti menegaskan bahwa kasus YTR merupakan kekerasan berbasis gender yang ekstrem, sadis, dan kejam. Menurutnya, tindakan tersebut merendahkan martabat manusia, memenuhi unsur penganiayaan berat dalam hukum pidana, serta dapat dikategorikan sebagai penyiksaan karena tingkat kekejaman dan penderitaan yang ditimbulkannya.
Ratna menekankan bahwa Komnas Perempuan tetap fokus mengawal perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban. Lembaga ini juga berkomitmen mendukung penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi korban.
Ia menyinggung pernyataan Komnas Perempuan sebelumnya yang sempat menimbulkan polemik publik. Ratna menegaskan bahwa penjelasan itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan maupun penderitaan korban.
Komnas Perempuan memastikan telah melakukan sejumlah langkah cepat agar korban dapat tertangani dengan baik, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga layanan pendampingan.
Analisis Redaksi
- Polemik Publik: Respons awal Komnas Perempuan menunjukkan betapa sensitifnya isu definisi “penyiksaan” dalam perspektif hukum internasional dan nasional.
- Klarifikasi Penting: Permintaan maaf dan penegasan ulang dari pimpinan Komnas Perempuan menjadi langkah strategis untuk meredam kontroversi sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.
- Dimensi Gender: Kasus YTR menegaskan urgensi perlindungan perempuan dari kekerasan ekstrem yang berlapis, serta perlunya perspektif gender dalam penegakan hukum.
- Tindak Lanjut: Fokus pada pemulihan korban dan dukungan hukum menjadi indikator bahwa Komnas Perempuan berusaha memperbaiki komunikasi publik sekaligus memperkuat peran advokasi.
