Jakarta : Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU Daerah diminta memasukkan isu transisi energi dan perubahan iklim dalam debat pilkada. Permintaan itu disampaikan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga kajian energi, iklim dan lingkungan.
“Transisi energi bukan hanya isu nasional, tapi juga isu daerah. Para kepala daerah punya tanggung jawab besar bahwa program dan kebijakan mereka sejalan upaya menurunkan emisi karbon,” Kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, Jumat (11/10/2024).
IESR telah berkirim surat ke KPU dan KPUD di tujuh provinsi terkait hal tersebut. Yakni Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan timur.
“Kami menggap kebijakan daerah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan melawan dampak perubahan iklim ini penting. KPU dan KPUD harus memasukkan dua isu ini ke dalam agenda debat Pilkada 2024,” ucap Fabby.
Menurutnya, pemerintah daerah berperan krusial dalam implementeasi kebijakan transisi energi. Mulai dari pengembangan energi terbarukan hingga pengurangan ketergantungan pada energi fosil.
Fabby juga mengingatkan, masyarakat sudah semakin menyadari dampak buruk perubahan iklim, dan pentingnya beralih ke energi bersih. Karenanya masyarakat harus tahu sejauh mana komitmen pemimpin daerahnya dalam mengatasi tantangan energi dan lingkungan di tingkat lokal.
