BANGKA BELITUNG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menghadapi tantangan fiskal yang signifikan pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan surat resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (DJPK Kemenkeu) Nomor: S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Babel mengalami penurunan sebesar Rp244,76 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang selama ini menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Penurunan DTU: Gaji ASN dan Operasional Terancam
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Babel, ,M. Haris AR. AP. MH menjelaskan bahwa penurunan paling besar terjadi pada Dana Transfer Umum (DTU), yang terdiri dari DAU dan DBH.
“Total DTU Bangka Belitung tahun 2026 hanya sebesar Rp931,7 miliar, turun dari Rp1,169 triliun pada tahun 2025. DBH menurun dari Rp125,5 miliar menjadi Rp92,8 miliar, sedangkan DAU turun dari Rp1,043 triliun menjadi Rp838,9 miliar,” ujar Haris, Jumat (10/10/2025).
Penurunan DAU berisiko mengganggu pembayaran gaji ASN, belanja rutin, serta kelangsungan program pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
DAK Fisik Dihapus: Proyek Infrastruktur Terancam Mandek
Selain DTU, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami penyesuaian. DAK 2026 hanya mencapai Rp207,7 miliar, turun dari Rp235,5 miliar pada tahun sebelumnya. Yang paling mencolok adalah penghapusan DAK fisik senilai Rp28,7 miliar.
“Tahun depan, DAK fisik ditiadakan. Hanya DAK non-fisik yang mengalami sedikit peningkatan, dari Rp206,8 miliar menjadi Rp207,7 miliar,” jelas Haris.
DAK fisik selama ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Penghapusannya berpotensi menunda proyek strategis di kabupaten/kota, termasuk pembangunan sekolah, puskesmas, dan perbaikan akses transportasi.
Respons Pemerintah Daerah: Refocusing dan Inovasi Fiskal
Menghadapi penurunan ini, Pemprov Babel menyiapkan sejumlah langkah strategis:
- Refocusing anggaran pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset.
- Efisiensi belanja daerah dengan evaluasi program non-prioritas dan penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja.
- Kolaborasi lintas sektor dengan DPRD, pemerintah pusat, dan mitra swasta untuk pembiayaan alternatif proyek strategis.
“Penurunan ini berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Kami akan mengedepankan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran,” tegas Haris.
Dampak Lintas Sektor: Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Lokal
Pengurangan dana transfer diperkirakan berdampak pada:
- Pendidikan: Potensi penundaan pembangunan ruang kelas baru, pengadaan sarana belajar, dan pelatihan guru.
- Kesehatan: Terhambatnya pembangunan puskesmas, pengadaan alat kesehatan, dan peningkatan layanan dasar.
- Ekonomi lokal: Terbatasnya dukungan untuk UMKM, nelayan, dan petani akibat minimnya dana stimulus daerah.
Usulan Solusi: Sinergi dan Transparansi
Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi mengusulkan agar Pemprov Babel:
- Meningkatkan transparansi fiskal melalui publikasi berkala realisasi anggaran dan capaian program.
- Mendorong partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan anggaran.
- Mengembangkan skema pembiayaan inovatif seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk proyek infrastruktur.
