JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda awal 2026 kembali menyoroti rapuhnya pondasi finansial rumah tangga Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 8.389 pekerja kehilangan pekerjaan dalam periode 1 Januari hingga 8 April 2026. Jawa Barat menjadi provinsi paling terdampak dengan 1.721 pekerja atau 20,51 persen dari total nasional, disusul Kalimantan Selatan (1.071), Kalimantan Timur (915), Banten (707), dan Jawa Timur (649).
Praktisi senior industri keuangan, Kemas Achmad Yani Aziz, menegaskan angka tersebut bukan sekadar statistik bulanan, melainkan potret nyata rapuhnya ketahanan keluarga. “Angka 8.389 itu adalah 8.389 keluarga yang mungkin tidak punya cadangan tiga bulan, tidak punya proteksi kesehatan, dan tidak punya rencana darurat. Ketika satu pencari nafkah jatuh, seluruh keluarga ikut jatuh,” ujarnya, Senin (11/5).
Tekanan dari Tiga Arah
Kemas menjelaskan, tekanan terhadap keluarga datang dari tiga arah sekaligus:
- Global: ketegangan geopolitik menahan investasi asing, dengan tingkat rekrutmen global masih 20 persen di bawah level pra-pandemi.
- Domestik: daya beli menurun akibat kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi kenaikan upah.
- Struktural: otomatisasi menggantikan tenaga kerja manusia, diperparah kesenjangan antara pertumbuhan upah (7–8 persen per tahun) dan produktivitas (1,5–2 persen).
Akar Persoalan: Rendahnya Penetrasi Asuransi
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2026 menunjukkan premi asuransi jiwa hanya tumbuh 0,12 persen, dengan penetrasi terhadap PDB masih 2–3 persen. Angka ini jauh tertinggal dari Malaysia dan Thailand yang sudah mencapai 5 persen.
Menurut Kemas, masalah utama bukan pada produk, melainkan komunikasi industri dengan masyarakat. “Banyak orang ingin melindungi keluarganya, tetapi mereka tidak tahu harus bertanya kepada siapa, takut ditipu, atau bingung membaca kontrak penuh istilah asing,” jelasnya.
Langkah Mendesak untuk Keluarga
Kemas menyarankan tiga prinsip dasar bagi keluarga Indonesia:
- Dana darurat setara 3–6 bulan pengeluaran rutin sebelum memikirkan investasi.
- Proteksi pencari nafkah lebih dulu dibanding aset.
- Memahami asuransi sebagai biaya, bukan investasi.
“Asuransi adalah ongkos tidur nyenyak. Anda membayar premi, dan tahu bahwa kalau besok terjadi sesuatu, keluarga Anda tidak akan terjun bebas,” tegasnya.
Pekerjaan Rumah Industri dan Pemerintah
Kemas menekankan perlunya introspeksi industri asuransi: penyederhanaan bahasa kontrak, percepatan klaim, dan tenaga pemasaran yang lebih mendengar kebutuhan nasabah. Ia juga menilai pemerintah harus memasukkan literasi keuangan keluarga ke dalam kurikulum sekolah dan program pemberdayaan masyarakat.
“Ketahanan keluarga adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional,” pungkasnya.
