MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNG PANDAN BELITUNG 3 Juli 2026 – PT Timah (Persero) Tbk melanjutkan rangkaian konsultasi publik atau Focus Group Discussion (FGD) pembaruan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di wilayah operasional perusahaan, kali ini digelar di Kabupaten Belitung.
Kegiatan yang dilaksanakan Kamis (2/7) di Gedung Serba Guna Kantor Bupati Belitung, Tanjungpandan ini menyusul penyelenggaraan serupa di Pulau Bangka serta Kabupaten Belitung Timur sebelumnya.
Wadah Sinergi dan Penyelarasan Program
FGD ini menjadi sarana bagi PT Timah untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, guna menyelaraskan program pengembangan masyarakat dengan kebutuhan serta potensi unggulan daerah.
Acara dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Belitung, organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta instansi terkait di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Melalui pembaruan dokumen RIPPM, PT Timah berkomitmen memastikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Dukungan Pemerintah Daerah
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Marzuki, menyambut baik inisiatif ini yang dinilai membuka ruang dialog dan kolaborasi nyata.
“Kehadiran PT Timah tidak hanya diharapkan berkontribusi pada ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas peluang usaha, dan memperkuat kemandirian masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan RIPPM adalah instrumen strategis agar program berjalan terarah, berkelanjutan, dan berdampak luas. Berbagai sektor potensial dapat dikembangkan, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, pertanian, perikanan, hingga peningkatan kapasitas masyarakat.
“Kita harap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, melainkan pelaku pembangunan. Mari kita bangun daerah yang tangguh dan berdaya saing lewat gotong royong, kreativitas, dan inovasi,” tambahnya.
Pentingnya Pembaruan Dokumen
Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung, Martoni, menekankan pertambangan timah selama ini menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Tantangan ke depan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan yang lestari.
“Kebutuhan masyarakat terus berkembang seiring dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, pembaruan RIPPM mutlak diperlukan agar program tetap relevan dan menjawab kebutuhan riil di lapangan,” jelasnya.
Ia berharap PT Timah menyerap aspirasi secara komprehensif dan menyusun program yang berdampak luas serta berkelanjutan.
“Dengan sinergi kuat antara pemerintah, PT Timah, dan masyarakat, kita optimis pertambangan dapat berjalan berkelanjutan dan membawa manfaat maksimal bagi seluruh warga Belitung,” tutup Martoni.
