Oleh : Akhlanudin/Tokoh Masyarakat Belitung/Ketua Dewan Kesenian Belitung 2014-2018
Itulah tugas yang di amanah kan oleh Presiden kepada PJ Gubernur
Dan Pj gubernur terakhir dalam tugas nya yaitu melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang di dalamnya termuat beberapa point, seperti kepatuhan kepada pemerintah pusat, pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi, alokasi anggaran untuk Pemilu 2024, pembentukan dan efektifitas pelaksanaan tugas satgas pangan dan TPID, penataan tenaga honorer, serta menja kondusifitas dan netralitas ASN.
Disamping itu, selain tugas dan wewenang, Mendagri juga menjelaskan pembatasan kewenangan Pj Kepala Daerah, antara lain melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah, serta membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Apa yang sudah di jalan kan oleh masa Kepemimpinan Erzaldi Rozman seharusnya tidak di kotak katik karena bertentangan dengan tugas nya selaku PJ Gubernur yakni mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024
Adapun yang menjadi tugas pokok PJ Gubernur yakni kepemimpinan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (utamanya aspek kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelaksanaan pelayanan publik), kewajiban dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhuan NKRI.
Gubernur terpilih sebelum nya sudah menegaskan bahwa pulau Belitung bebas dari zona tambang laut dengan menerbitkan Perda RZWP3K No 3 tahun 2020, jadi masalah kekhawatiran atas KEK Tanjung Kelayang dan moda ekonomi pariwisata itu seharus tidak di ganggu gugat
Kebijakan PJ Gubernur yang menghidupkan “Barang Mati” yakni IUP Tambang Laut PT Timah tahun 2015 adalah melampaui kewenangan nya dan bisa memicu beragam konflik di tengah masyarakat
Saya mendorong DPR D propinsi Bangka Belitung itu mengajukan RDP atau bila memungkinkan hal angket mempertanyakan kewenangan nya sebagai PJ Gubernur dan mendorong DPRD Beltim dan Belitung melakukan RDP dengan PT Timah
About Post Author
