Manggar, Media Daulat Rakyat — Dua puluh bulan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025, kinerja Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten bersama Wakil Bupati Khairil Anwar mulai terlihat polanya. Dengan modal dukungan 65,86 persen suara Pilkada 2024, kepemimpinan ini fokus pada tiga hal: disiplin birokrasi, keberpihakan sosial, dan penataan tata kelola daerah.
1. Disiplin ASN Jadi Prioritas Awal
Sejak bulan pertama menjabat, Kamarudin menegaskan tidak ada kompromi untuk disiplin. Ia telah menandatangani pemberhentian sejumlah ASN yang bolos kerja dan menunda kenaikan pangkat 32 orang sebagai efek jera.
“Jangan merasa sudah kenal 10 tahun lalu seenaknya kerja di warung, itu sudah tidak berlaku. Kita ingin semuanya betul-betul bekerja dengan hati,” tegasnya.
2. Terobosan Sosial Menggunakan Dana Pribadi
Dua kebijakan paling mencolok di periode awal adalah:
- Pelunasan Tunggakan BPJS Rp7,8 Miliar: Dilakukan bersama Wabup dari uang pribadi, agar warga bisa berobat hanya dengan KTP.
- Bantuan Beras di 7 Kecamatan: Untuk keluarga nelayan terdampak angin kencang, juga dari dana pribadi, bukan APBD.
3. Penataan Ekonomi dan Distribusi BBM
Untuk mengatasi antrean panjang di SPBU, Pemkab menerapkan Kartu Kendali BBM. Pengecer motor dibatasi maksimal 60 liter per hari dengan jadwal terkelola agar BBM subsidi tepat sasaran hingga ke kios desa. Di sisi investasi, kehadiran gerai-gerai baru seperti Momoyo di Gantung didorong sebagai penanda iklim usaha yang membaik.
4. Pembangunan Manggar dan Konektivitas Desa
Memasuki Hari Jadi ke-155 Kota Manggar, sejumlah capaian dilaporkan:
- Revitalisasi Situ Kulong Minyak sebagai ikon konservasi dan wisata kota.
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa serta program bedah rumah.
- Seluruh desa di Manggar sudah tercover internet dan hotspot desa.
- Rencana 2027: penataan Sungai Manggar, kulong bekas tambang jadi ekowisata, penataan Simpang Lima Manggar, dan kawasan pesisir Kampong Laut.
5. Penyelamatan Aset dan Diversifikasi Ekonomi
Pemkab mengurai persoalan aset eks-HGB PT Timah di Gantung yang puluhan tahun terbengkalai, seperti Gedung Bijih Timah (GBT), Pujamas, dan Kolam Renang Salembat. Langkah ini menjadi kunci untuk penataan kota.
Untuk mengurangi ketergantungan pada timah, Pemkab menyiapkan lahan 1-2 hektare sebagai pusat percontohan pertanian dan peternakan terpadu.
6. Perlindungan Pekerja Rentan dan Arah Jangka Panjang
Melalui Perda No.4/2023, Perbup No.16/2024, dan Raperda Jamsostek, Pemkab melindungi nelayan, petani, perangkat desa, hingga penjaga rumah ibadah dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.
Puncaknya, pada Rapat Paripurna IV, Selasa (13/10/2026), Pemkab mengajukan tiga Raperda strategis: Pengendalian Minuman Beralkohol, Penyesuaian BUMD menjadi Perseroda, dan RTRW 2026–2046 sebagai pedoman pembangunan 20 tahun ke depan.
Dengan rentang 20 bulan ini, fase pembenahan awal dinilai sudah selesai, kini memasuki fase konsolidasi pembangunan berkelanjutan.
Penulisl Editor: Akhlanudin
