“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih PDIP yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Mahfud MD,” kata Megawati di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mengumumkan hal itu di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat,
“Calon wakil presiden yang dipilih PDI Perjuangan adalah bapak Profesor Doktor Mahfud MD,” kata Megawati Sukarnoputri.
Mahfud akhirnya dipilih dari sejumlah nama yang santer disebut-sebut sebagai kandidat cawapres Ganjar, antara lain Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno hingga Ridwan Kamil.
Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., dikenal dengan nama Mahfud MD1 (lahir 13 Mei 1957) adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia. Ia mengawali kiprahnya di dunia akademisi sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia, setahun setelah memperoleh gelar sarjana hukum dari universitas tersebut.
Saat ini, Mahfud menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menjabat sejak 23 Oktober 2019 dan menjadi tokoh sipil pertama yang mengemban jabatan tersebut. Pada 18 Oktober 2023, ia secara resmi diusung oleh PDI-Perjuangan sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilihan Presiden 2024.
Di masa jabatannya sebagai Menkopolhukam, Mahfud ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri (ad interim) ketika menteri definitif, Tito Karnavian melakukan diplomasi ke Singapura pada 2020.
Kemudian, ia juga didapuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (ad interim) sewaktu menteri definitif, Tjahjo Kumolo mengalami sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Ia kembali menjabat jabatan yang sama pada 16 Juli 2022 sebagai pelaksana tugas menteri.
Mahfud MD pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008–2013 dan Hakim Konstitusi pada periode 2008-2013. Sebelumnya ia merupakan anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar Doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai Menteri, Ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Semasa muda ia juga aktif sebagai aktivis PII dan HMI.
About Post Author
